Google

Indonesia Tax Consultant Services


Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax and Accountancy Consultant Services

Call 021-73888872
Email : cheriatna@gmail.com
Office : Jl.Mawar 36 Bintaro Jakarta Selatan 12330

Thursday, September 13, 2007

BPK: Mengendus Kebocoran Pajak

BPK: Mengendus Kebocoran Pajak
KOLOM: Hukum EDISI : 20

Pemerintah dan DPR akhirnya menyetujui Pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU) tentang Perubahan Ketiga UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi UU. Walau begitu, antara Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tampaknya masih menyimpan bara perihal akses wajib pajak.

Orang pajak menolak permintaan BPK membuka akses data wajib pajak. Argumen yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa informasi wajib pajak tidak bisa dibuka kepada pihak lain, termasuk BPK, tanpa izin Menteri Keuangan.

Memang dalam UU KUP yang baru disebutkan bahwa pemeriksaan BPK atas dokumen Wajib Pajak (WP) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Ketentuan ini tidak berubah dengan yang disebutkan dalam UU KUP No.6 Tahun 1983 sebelumnya. Tapi, dalam kenyataannya BPK sulit memperoleh izin pemeriksaan dokumen WP.

Dalam Pasal 34 ayat (3) UU KUP disebutkan untuk kepentingan negara, menteri keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

BPK selama ini mengendus adanya indikasi kebocoran dalam Direktorat Jenderal Pajak. BPK selama ini tidak bisa memperoleh keyakinan mengenai kewajaran jumlah penerimaan dan piutang pajak. Minimnya keterbukaan informasi dan keterlibatan BPK disebut menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio pajak. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 13 persen, tak sebanding dengan potensinya.

Ditambah lagi dengan laporan dari 31 Kanwil Pajak yang hanya mampu menghimpun penerimaan sampai akhir tahun 2006 ini maksimal Rp 304,28 triliun, atau turun sampai Rp 28,3 triliun di bawah target penerimaan APBN perubahan 2006.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan ketertutupan akses pajak selama ini telah membuat audit pajak di Indonesia terbelakang dibanding banyak negara lain. “Audit pajak di negara lain bisa terbuka. Ini menyangkut kompetisi global. Tidak mungkin kita bersaing, kalau tak ada transparansi. Di Iran, kode etik itu bukan hanya doa-doa saja, tapi dilaksanakan,” katanya.

Mencontoh sistem audit pajak di Malaysia melalui Ketua BPK Malaysia Tan Sri Dato Setia Haji Ambrin yang menyatakan, audit pajak Malaysia dilakukan sepanjang tahun dengan melibatkan staf khusus yang setiap hari memantau pemasukan pajak. Bahkan, BPK bisa memantau keterlambatan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan sekaligus bisa menggunakan langkah hukum. Kalau wajib pajak tidak bayar pajak dan cukai, mereka bisa dicekal.

Anwar menyebut bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak transparan dalam pengelolaan pajak. Akibatnya, terjadi proyeksi penurunan penerimaan pajak 2006 hingga Rp 30 triliun. Bahkan, Anwar juga menuding lembaga yang dipimpin Darmin Nasution itu tidak bisa diaudit oleh BPK. "Hanya Direktorat Jenderal Pajak dan Tuhan-lah yang tahu informasi pajak," ujar Anwar.

Darmin Nasution tak tinggal diam atas tudingan tersebut. Menurut dia, hak dan tanggung jawab BPK memeriksa kepatuhan aparat pajak dan penerimaan negara, dan bukan menguji kepatuhan wajib pajak. Menurut Darmin, orang membayar pajak itu sukarela (self-assessment). Apabila banyak pihak mengotak-atik data pa-jak, pendapatan, dan rahasia perusahaannya, masyarakat tak akan bersedia lagi membayar pajak.

Dia menegaskan BPK bisa memeriksa wajib pajak apabila yang bersangkutan menjadi tersangka. ’’Kalau belum tersangka, belum boleh,’’ ujarnya.
Darmin menambahkan, BPK juga bisa mengaudit Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui kewajaran penerimaan pajak. Sebab, auditor negara memang berwenang mengaudit penerimaan negara terbesar itu. “Mau mengaudit bank kan tidak perlu membuka rekening orang. Mau mengaudit pajak juga tidak perlu membuka data wajib pajak,’’ katanya.

BPK selama ini mengaku sudah meminta izin menteri keuangan memeriksa penerimaan pajak. Tetapi data yang diminta, menurut Anwar, tidak kunjung keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-wati mengatakan, informasi wajib pajak dilindungi Undang-Undang Perpajakan. Sri Mulyani menanggapi dingin keluhan BPK. ’’Pak Anwar, BPK atau siapa saja yang meminta laporan atau informasi WP memang harus mengikuti aturan. Kalau maksudnya jelas, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memberi,’’ tegas Sri Mulyani.

Kalangan pengusaha pun ikut-ikutan mendukung pernyataan Menkeu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat menegaskan, BPK sebaiknya tak perlu ikut campur dalam memeriksa pajak, apalagi sampai memeriksa kepatuhan wajib pajak. ’’Pemeriksaan oleh Ditjen Pajak sudah cukup,’’ kata Hidayat.

BPK selama ini mengaku sudah meminta izin menteri keuangan memeriksa penerimaan pajak. Tetapi data yang diminta menurut Anwar tidak kunjung ke-luar. Penurunan pajak selama ini menurut BPK disebabkan lemahnya sistem kontrol dan pengawasan yang dilakukan pemerintah. Hal ini membuat seringnya terjadi ketidakjelasan dalam penerimaan pajak.

Hal ini dibuktikan dengan hasil laporan semester 1 BPK yang mana ada 283 kasus yang ditemukan antara lain 167 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan pusat dan 116 di lingkungan pemerintahan daerah. Temuan inilah yang membuktikan bahwa pemerintah tidak serius untuk menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Seperti dilaporkan BPK sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006, untuk ketiga kalinya kembali dinyatakan disclaimer (tidak dapat memberikan pendapat), diantaranya karena BPK tidak dapat memeriksa penerimaan negara dari pajak dan memeriksa besarnya piutang pajak. Kalau tidak ada opini soal penerimaan pajak maka tidak ada opini (disclaimer) untuk APBN. Karena penerimaan negara dari pajak merupakan porsi terbesar dalam APBN.

Anwar Nasution menegaskan, selama penyimpangan masih terjadi di Ditjen Pajak, wajib pajak akan enggan membayar pajak. Dari hasil audit BPK terdahulu, penyimpangan itu ditengarai masih terjadi di Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan survei Bank Dunia, sistem perpajakan di Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia dari segi jumlah jenis pajak yang dibayar karena ada 52 jenis. Dari segi waktu pengurusan, menempati posisi teburuk ketiga di Asia karena membutuhkan 560 jam.

Karena alasan itulah mengapa Ketua BPK Anwar Nasution dengan seketika meminta DPR merevisi UU KUP. Terutama aturan yang meniadakan kewenangan BPK untuk memeriksa pajak. Anwar menyampaikan hal itu bersamaan dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007 dalam rapat paripurna dengan DPR. Ironisnya, protes ini ia sampaikan dalam rapat paripurna yang sama, yang baru saja mengesahkan UU KUP.

Dengan masih adanya pembatasan dalam UU No 6/1983 tersebut membuat BPK selama ini tidak dapat memeriksa penerimaan negara dari pajak dan memeriksa besarnya piutang pajak.

BPK tak punya akses untuk mengaudit kepatuhan Wajib Pajak (WP), penerapan dari sistem menghitung pajak sendiri, penggunaan transfer pricing maupun interpretasi pengecualian (exemptions) serta pengurangan (deductions) perhitungan basis pajak. BPK juga tidak dapat memeriksa asal penerimaan pajak dari sektor ekonomi dan dari daerah mana. Selain itu, BPK juga tidak dapat memeriksa kontribusi dari setiap lapis tarif pajak pada penerimaan negara. Jika DPR tidak melakukan revisi tersebut, BPK lebih jauh akan menggunakan mekanisme judicial review atas UU KUP ke Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, sesuai dengan UU tersebut, BPK dapat melakukan pemeriksaan atas dokumen WP. Namun, BPK harus mengajukan izin terlebih dahulu pada Menkeu. “Padahal realitanya, izin pemeriksaan dokumen WP dari Menkeu sulit diperoleh,” sesal Anwar.

Kepada DPR, Ketua BPK benar-benar menegaskan agar UU KUP tersebut direvisi sehingga BPK lebih leluasa melakukan pemeriksaan.

Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, Ditjen Pajak diyakini tetap tidak akan mampu meningkatkan tax ratio melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. BPK merasa perlu untuk membuka akses wajib pajak agar dapat menyatakan pendapat atas penerimaan negara dari pajak yang merupakan porsi terbesar dalam sisi penerimaan APBN.

No comments:

Google
Google Groups
Forum Melilea Indonesia
Visit this group
Share on Facebook
Kata-kata Hikmah..! Jelang Pemilu, Jangan Golput ! Di Pemilu 2009