Google

Indonesia Tax Consultant Services


Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax and Accountancy Consultant Services

Call 021-73888872
Email : cheriatna@gmail.com
Office : Jl.Mawar 36 Bintaro Jakarta Selatan 12330

Monday, September 10, 2007

Jasa konsultan Pajak

PENEGASAN TENTANG KONSULTAN PAJAK

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 05/PJ.11/1996, Tgl. 16-02-1996
Lampiran: 96PJ11_SE05.htm


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Februari 1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.11/1996

TENTANG

PENEGASAN TENTANG KONSULTAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 408/KMK.01/ 1995 tanggal
31 Agustus 1995 tentang Konsultan Pajak (selanjutnya disebut KMK 408), dengan ini disampaikan beberapa
penegasan sebagai berikut :

1. Pengertian Brevet
1.1 Brevet Konsultan Pajak adalah Brevet (piagam atau tanda lulus) yang dikeluarkan oleh Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), setelah yang bersangkutan lulus ujian brevet yang
diselenggarakan oleh BPLK bersama Direktorat Jenderal Pajak.
1.2 Termasuk dalam pengertian Brevet Konsultan Pajak adalah Piagam Penghargaan Pensiunan
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (yang berkedudukan setara Brevet Konsultan Pajak) yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Persyaratan dan Perizinan Menjadi Konsultan Pajak.
2.1 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
Setiap calon Konsultan Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk
Konsultan Pajak yang berstatus sebagai istri (wanita bersuami), NPWP-nya sama dengan
NPWP suami. Namun untuk keperluan administratif, Konsultan Pajak yang berstatus sebagai
istri tersebut harus memiliki kartu NPWP atas namanya sendiri. Para Konsultan Pajak yang
mendirikan persekutuan, selain NPWP persekutuan, harus pula mempunyai NPWP untuk
masing-masing dirinya sendiri. Pengaturan tentang Nomor Pengukuhan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (NPPKP) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Prosedur Pengajuan Izin Praktek Konsultan Pajak
a. Permohonan dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
Surat Edaran ini, dibuat dalam rangkap 4 dan ditujukan kepada Direktur Jenderal
Pajak u.p. Kepala Bagian Organta dengan tindasannya disampaikan kepada :(1) KPP
setempat, (2) IKPI Pusat, dan (3) Arsip.
b. Permohonan harus dilengkapi dengan lampiran sesuai dengan yang tersebut dalam
formulir permohonan dimaksud.
c. Terhadap permohonan yang dapat dipertimbangkan namun kurang lengkap, akan
dikirim pemberitahuan untuk melengkapi kekurangannya dalam batas waktu tertentu.
d. Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan,
pemohon tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dianggap
tidak memenuhi syarat.

2.3 Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang
telah lengkap, setelah melakukan penelitian terhadap persyaratan substansif sebagaimana
tersebut dalam ketentuan Pasal 2 KMK 408 untuk Konsultan Pajak pada umumnya atau Pasal
3 ayat (4) untuk Konsultan Pajak Pensiunan Pegawai DJP, dan persyaratan administratif
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) KMK 408, Direktur Jenderal Pajak
atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan yang dapat berupa menerima atau
menolak permohonan tersebut.

2.4 Dalam hal permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak ditolak, pemohon dapat mengajukan
permohonan baru dikemudian hari apabila telah dipenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2.5 Dalam hal permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak diterima, maka berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Izin Praktek Konsultan Pajak.

2.6 Izin Praktek Konsultan Pajak diberikan kepada perseorangan (bukan kepada badan),
termasuk orang yang bekerja pada Kantor Konsultan Pajak. Kantor Akuntan atau kantor
lainnya yang memberikan jasa konsultan pajak harus mempunyai seseorang akuntan atau
pengurus/karyawan yang mempunyai Izin Praktek Konsultan Pajak.

2.7 Jangka waktu dan wilayah berlakunya Izin Praktek Konsultan Pajak
a. Jangka waktu Izin Praktek Konsultan Pajak tak terbatas, sepanjang yang
bersangkutan tidak melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 KMK 408. Sebagai tanda jati diri,kepada setiap Konsultan
Pajak diberikan tanda pengenal yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. Izin Praktek Konsultan Pajak berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan
bahwa apabila Konsultan Pajak mempunyai perwakilan atau cabang di luar tempat
domisili/kedudukan kantor pusatnya, wajib memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak dan KPP tempat keberadaan kantor perwakilan atau cabang tersebut.
c. Untuk mendapatkan tanda pengenal seperti tersebut di atas, para Konsultan Pajak
harus memenuhi kewajiban secara tertib menyampaikan Laporan Tahunan yang
benar, jelas dan lengkap.

3. Lain-lain
3.1 Setiap Konsultan Pajak hanya diperbolehkan mengurus hak dan kewajiban perpajakan
kliennya (Wajib Pajak yang menggunakan jasa Konsultan Pajak) apabila yang bersangkutan
telah memiliki Izin Praktek dan Tanda Pengenal Konsultan Pajak yang masih berlaku.

3.2 Pengurusan hak dan kewajiban perpajakan bagi seorang klien tersebut, harus disertai dengan
surat kuasa khusus yang memuat, antara lain :
a. Nama dan alamat serta NPWP dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
b. Nama, alamat, NPWP dan Nomor Izin Praktek serta Nomor Tanda Pengenal Konsultan
Pajak yang diberi kuasa;
c. Jenis urusan;
d. Jenis pajak dan tahun pajak;
e. Keterangan lain yang dianggap perlu.

3.3 Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan tentang kegiatannya dengan menggunakan
formulir yang telah dibakukan dalam rangkap 3 (sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5)
KMK 408) dan disampaikan kepada : Direktur Jenderal Pajak u.p. Kagab Organta (asli), KPP
setempat (lembar ke-2), dan arsip (lembar ke-3).

3.4 Laporan Tahunan sebagaimana disebut pada butir 3.3 dibuat sesuai dengan bentuk usaha
Konsultan Pajak yang bersangkutan (perseorangan atau persekutuan).

3.5 Laporan Tahunan Konsultan Pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
u.p. Bagian Organta selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Apabila jangka
waktu tersebut belum mencukupi dapat mengajukan penundaan secara tertulis untuk paling
lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal 31 Maret.

3.6 Kepada Konsultan Pajak yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan akan dikeluarkan surat
teguran, dan apabila tetap tidak menyampaikan Laporan Tahunan dapat dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KMK 408. Selanjutnya apabila dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran tersebut tetap tidak ada
tanggapan akan diterbitkan surat pembekuan izin praktek untuk sementara, dan seterusnya
apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat
pembekuan izin praktek untuk sementara tetap juga tidak ada tanggapan, maka akan
dilakukan pencabutan izin prakteknya.

4. Pengawasan dan Pembinaan
4.1 Setiap Konsultan Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan mengenai
kegiatannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2 Untuk keseragaman penggunaan nama kantor, setiap kantor Konsultan Pajak diwajibkan
mempergunakan papan nama sebagai berikut : "Kantor Konsultan Pajak ..." (diikuti dengan
nama Konsultan Pajak yang bersangkutan atau nama perusahaan).

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

No comments:

Google
Google Groups
Forum Melilea Indonesia
Visit this group
Share on Facebook
Kata-kata Hikmah..! Jelang Pemilu, Jangan Golput ! Di Pemilu 2009