Google

Indonesia Tax Consultant Services


Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax and Accountancy Consultant Services

Call 021-73888872
Email : cheriatna@gmail.com
Office : Jl.Mawar 36 Bintaro Jakarta Selatan 12330

Thursday, September 13, 2007

Penatausahaan WP,Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama

Tentang Tata Cara Penatausahaan WP,Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-87/PJ/2007

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak serta keseragaman administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Pulau Bali Selain KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986);

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 No. 68, TLN RI No. 3312); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 No. 62, TLN RI No. 3569);

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN RI Tahun 1997 No. 42; TLN RI No. 3686); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 129, TLN RI No. 3987);

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN RI Tahun 1997 No. 44, TLN RI No. 3688); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 130, TLN RI No. 3988);

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang perpajakan adalah semua undang-undang yang mengatur tentang ketentuan formal dan material perpajakan.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama adalah KPP dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerapkan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) adalah unit kerja yang melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.473/KMK.01/2004.

4. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) adalah unit kerja pelaksana pemeriksaan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004.

5. KPP Pratama adalah KPP dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerapkan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007.

6. KPP Pratama Induk adalah KPP Pratama yang melakukan pemindahan Wajib Pajak.

7. KPP Pratama Pecahan adalah KPP Pratama yang menerima pemindahan Wajib Pajak.

8. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Pratama.

9. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Pecahan.

10. Saat mulai operasi (SMO) KPP Pratama adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

11. SMO KPP Pratama Induk adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama Induk yang ditetapan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

12. SMO KPP Pratama Pecahan adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama Pecahan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

13. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lama adalah UP3 yang merupakan mitra kerja dari KPP Lama.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP yang diberikan oleh KPP Lama.

15. NPWP Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

16. Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam bentuk kertas atau bentuk lainnya seperti dokumen perpajakan yang ada dalam Induk Berkas, Anak Berkas, Berkas Pemeriksaan, Berkas Penagihan, Berkas Keberatan dan berkas lainnya.

17. Berkas Data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam bentuk kertas, elektronik maupun pendukung penyimpanan data elektronik lainnya.

18. Informasi Perpajakan adalah dokumen dan/atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi perpajakan dan sistem informasi perpajakan lainnya di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya.

19. Induk Berkas adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk Dokumen kertas maupun media elektronik) tentang subjek pajak, objek pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan dari UP3 serta informasi lainnya.

20. Anak Berkas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas maupun media elektronik) yang merupakan bagian dari induk berkas per jenis pajak dan per tahun pajak termasuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SPP), Surat Setoran BPHTB (SSB), Surat Keterangan Bebas (SKB), perubahan angsuran, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan dokumen lainnya.

21. Berkas Pemeriksaan adalah induk berkas yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Nota Penghitungan dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

22. Berkas Penagihan adalah induk berkas yang berisi kartu tunggakan pajak, SKP/STP dengan bukti pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan pembayaran atau permohonan angsuran pembayaran tunggakan pajak.

23. Berkas Penerimaan dan Keberatan adalah induk berkas yang berisi dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Pemindahbukuan (Pbk), permohonan keberatan/ peninjauan kembali dan banding dari Wajib Pajak dengan hasil keputusan/putusannya dan uraian pemandangannya.

24. Berkas Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.

25. Berkas Tidak Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang tidak sedang dalam proses pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.

26. Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak Standar yang:

a. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan; atau

b. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan perubahan pro¬gram oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

27. Formulir Perpajakan Baru adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak Standar yang diterbitkan dengan menggunakan NPWP Baru.

28. Faktur Pajak Lama adalah:

a. Faktur Pajak Standar yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan; atau

b. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang belum dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

29. Faktur Pajak Baru adalah Faktur Pajak Standar yang meng¬gunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru.

30. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama adalah Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP Lama.

31. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru adalah Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang akan digunakan sejak Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pecahan.

32. Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

Pasal 2

1. Kewajiban Perpajakan Wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Pratama meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Lainnya sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kewajiban perpajakan berupa PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL diadministrasikan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama.

3. Kewajiban perpajakan berupa PBB dan BPHTB diadministrasikan berdasarkan lokasi Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama.

Pasal 3

Tugas dan fungsi KPP Lama yang berkenaan dengan pengurangan, keberatan dan banding dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

1. Tugas dan fungsi KPPBB yang berkenaan dengan pengurangan, keberatan dan banding dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tugas dan fungsi KPPBB selain sebagaimana disebut dalam ayat 1 dialihkan ke KPP Pratama berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB.

Pasal 5

1. Tugas dan fungsi Karikpa yang berkenaan dengan pemeriksaan pajak selain pemeriksaan bukti permulaan dialihkan ke KPP Pratama berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama.

2. Tugas dan fungsi Karikpa yang berkenaan dengan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Tata cara penanganan berkas Wajib Pajak, informasi perpajakan dan pendaftaran Wajib pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Tata cara pernecahan data Master File, Alat Keterangan, perekaman data dan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Tata cara pemberian Surat Keterangan Bebas, pemberian keputusan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pelayanan Pelunasan Bea Meterai dengan cara lain, pemindahbukuan (Pbk), dan penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sehubungan dengan pembentukan Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9

Tata cara administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan penagihan aktif dan pemberian persetujuan atau penolakan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan penyelesaian permohonan pembentulan ketetapan pajak, Keberatan, Banding Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 12

Tata cara pengalihan tugas dan fungsi KPPBB ke KPP Pratama dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 13

Pelaksanaan administrasi Non Perpajakan yang menyangkut keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lainnya sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

Tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dimana KPP Pratama tsb berada.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

Catatan :

- Lampiran tidak diperoleh.
Krishand @ 11:21 pm
Filed under: Perpajakan
No Comments



Mengapa upah lembur dihitung dari 1/173 upah sebulan ?
Posted on Monday 10 September 2007

Asumsinya seperti ini :

Dalam satu tahun ada 52 minggu
Jadi dalam 1 bulan = 52/12 = 4,333333 minggu.

Total jam kerja/minggu = 40 jam
Jadi Total jam kerja dalam 1 bulan = 40 X 4,33 = 173,33 dibulatkan menjadi 173 jam

maka untuk menghitung upah per jam yaitu upah perbulan / 173
Krishand @ 10:58 pm
Filed under: Serba-Serbi
No Comments



Perhitungan Lembur Karyawan
Posted on Monday 10 September 2007

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004

TENTANG

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004.
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR.

Pasal 1.

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Pasal 2

(1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu.
(2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Pasal 4

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.
(2) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
(3) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perhitungan upah kerja lembur berlaku bagi semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban :

membayar upah kerja lembur;
memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.
(2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.

Pasal 8

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Pasal 9

(1) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
(3)Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari upah minimum setempat.

Pasal 10

(1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah.
(2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah.

Pasal 11

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :
b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.


Pasal 12

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari Keputusan Menteri ini, maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
(4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP-72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 (sembilan) Jam Sehari dan 54 (lima puluh empat) Jam Seminggu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-06/MEN/1993 tentang waktu kerja 5 (lima) Hari Seminggu dan 8 (delapan) Jam Sehari, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2004

MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA
Krishand @ 10:54 pm
Filed under: Serba-Serbi
No Comments



Bagaimana cara setting kertas custom size di Windows XP ?
Posted on Wednesday 22 August 2007

Di dalam software Krishand, kadang-kadang kita harus menggunakan kertas ukuran 1/2 Letter (8.5 inch x 5.5 inch) untuk mencetak laporan tertentu misalkan Surat Jalan atau Slip Gaji.

Berikut ini langkah-langkah untuk setting kertas custom size di Windows XP :

* Klik menu Start - Settings - Printers and Faxes
* Lalu muncul menu Printers and Faxes
* Klik menu File - Server Properties (lihat gambar 1)
* Muncul menu Print Server Properties (lihat gambar 2)
* Di Form Name, kita ketik nama form yang kita inginkan, misalkan namanya Half Letter
* Centang Create a new form
* Untuk Units, pilih English
* Di bagian Width, ketik nilai 8.50in
* Di bagian Height, ketik nilai 5.50in
* Klik tombol Save Form untuk menyimpan
* Setelah kertas custom size dibuat, maka Anda bisa mengganti default paper size dari printer yang Anda gunakan, misalkan sebelumnya A4 menjadi Half Letter
* Beberapa jenis printer tertentu tidak mempunyai fitur custom size paper.

Setting custom size paper di Windows XP

Krishand @ 1:55 pm
Filed under: Software
No Comments



Formulir Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak Standar
Posted on Thursday 16 August 2007

Kami menjual formulir Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak Standar.

Surat Setoran Pajak

* Ukuran Letter (8 1/2 x 11 inch)
* Continuous paper
* Rangkap 5
* Bisa dibeli eceran maupun per box
* Ongkos kirim tergantung lokasi dan berat barang
* Diberikan GRATIS software Krishand SSP untuk mencetak formulir Surat Setoran Pajak
* Untuk mencetak, harus menggunakan dot matrix printer

Faktur Pajak Standar

* Ukuran Letter (8 1/2 x 11 inch)
* Continuous paper
* Rangkap 3
* Bisa dibeli eceran maupun per box
* Ongkos kirim tergantung lokasi dan berat barang
* Diberikan GRATIS software Krishand Faktur Pajak untuk mencetak blanko formulir Faktur Pajak Standar
* Untuk mencetak, harus menggunakan dot matrix printer

Krishand @ 6:45 pm
Filed under: Perpajakan
No Comments



PENJELASAN UU RI NO. 28 THN 2007
Posted on Saturday 11 August 2007

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. (Continue reading…)
Krishand @ 12:06 pm
Filed under: Perpajakan
No Comments



Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007
Posted on Saturday 11 August 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (Continue reading…)
Krishand @ 11:25 am
Filed under: Perpajakan
No Comments



Software Krishand SPTPD
Posted on Friday 10 August 2007

Krishand SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran

Krishand SPTPD merupakan software pelaporan formulir SPTPD Pajak Restoran dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Dengan menggunakan software ini, maka Wajib Pajak dapat melaporkan pajak restoran secara efisien dan efektif. Anda dapat mencetak langsung fomulir pajak yang telah dibuat kapan saja. Jika terdapat kesalahan pada penginputan data, maka cukup diedit dan dicetak kembali.

Selain untuk mencetak formulir pajak, juga disediakan beberapa laporan internal.

Contoh laporan SPTPD Pajak Restoran yang dihasilkan program Krishand SPTPD

Formulir SPTPD Pajak Restoran

Contoh laporan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang dihasilkan program Krishand SPTPD

[Formulir SSPD]

Untuk informasi lebih lanjut mengenai software Krishand SPTPD, silakan hubungi 021-70708772
Krishand @ 4:14 pm
Filed under: Software
No Comments



KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (5)
Posted on Thursday 19 July 2007

E. UTANG PAJAK ( 250304 )

1. Apa pengertian Utang Pajak ?
Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran ?
Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak.
Surat Teguran dikirimkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melunasai utang pajak 7 hari setelah jatuh tempo. (Continue reading…)
Krishand @ 1:19 pm
Filed under: Perpajakan
No Comments



KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (4)
Posted on Thursday 19 July 2007

D. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK ( 250304 )

1. Apa pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga.

2. Apa fungsi Surat Tagihan Pajak ?
Fungsi Surat Tagihan Pajak:
a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda;
c. sarana untuk menagih pajak. (Continue reading…)
Krishand @ 1:09 pm
Filed under: Perpajakan

No comments:

Google
Google Groups
Forum Melilea Indonesia
Visit this group
Share on Facebook
Kata-kata Hikmah..! Jelang Pemilu, Jangan Golput ! Di Pemilu 2009