Google

Indonesia Tax Consultant Services


Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax Consultant Services
Indonesia Tax and Accountancy Consultant Services

Call 021-73888872
Email : cheriatna@gmail.com
Office : Jl.Mawar 36 Bintaro Jakarta Selatan 12330

Wednesday, September 5, 2007

Repatriasi modal dengan tax amnesty

Pemerintah sangat ingin menarik repatriasi modal yang disimpan di luar negeri. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satu pun ketentuan khusus sehingga keinginan tersebut sulit untuk direalisir.

Dana yang diperkirakan dapat ditarik, menurut Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, kurang lebih sekitar US$50 miliar atau sekitar Rp450 triliun, kebanyakan milik dari para pengusaha di Indonesia (Bisnis Indonesia,26 Mei).

Menurut konsultan keuangan dari Australia Mckenzie sebagaimana di kutip oleh Cyrillus Harinowo (komisaris BRI), besarnya dana tersebut kurang lebih US$200 milyar atau sekitar empat kali lipat dari APBN 2005.

Dan yang menarik jumlah terbesar justru di parkir pada beberapa lembaga keuangan di Singapura. Menurut otoritas keuangan Singapura pada 2000 saja jumlah dana WNI yang disimpan telah mencapai US$35 miliar atau sekitar Rp315 triliun, belum lagi di tempat tempat lainnya (Berita Pajak,15-6-2005).

Kebanyakan dana itu berasal dari dana hasil ekspor berbentuk valuta asing, yang penyimpanannya antara lain melalui internal transferring. Caranya, perusahaan itu memiliki kantor cabang di luar negeri, lalu membukukan di rekening bank luar negeri sehingga mereka terhindar dari pengenaan pajak di dalam negeri.

Cara lainnya melalui transaksi under invoice atau over invoice, dengan memanipulasi data ekspor/impor sehingga nilainya lebih kecil saat dilaporkan. Dana tersebut disimpan dalam bentuk, seperti deposito, membeli properti, investasi saham, dsbnya.

Seandainya dana tersebut dapat kembali ke Indonesia, dengan mendapat fasilitas keuntungan dari bunga simpanan valas sekitar 6%-7% masih jauh lebih tinggi dibandingkan bunga di luar negeri sekitar 2%. Sehingga selisih suku bunga simpanan yang diperoleh masih berkisar 4%-5%.

Menurut Menko, sulitnya repatriasi aliran modal ini (capital flight in flow) salah satu penyebabnya adalah belum adanya fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai salah satu alat pemikatnya. Kiranya, pemerintah perlu hati-hati dalam membuat kebijakan pengampunan pajak.

Inti dari pengampunan pajak atas dana yang disimpan di luar negeri adalah tidak akan mengusut asal muasal dari mana dana tersebut diperoleh. Hal ini selalu menjadi polemik berkepanjangan, karena masyarakat luas menduga bahwa dana dana itu berasal dari suatu kegiatan ilegal. Bukan rahasia pula sebagian besar dari dana tersebut berasal dari penyalahgunaan kekuasaan terutama penyalahgunaan fasilitas perbankan atau BLBI.

Harus kita sadari bahwa pengampunan pajak merupakan suatu wacana dan jadi isu sensitif di Indonesia, karena pemerintah di satu sisi memberikan fasilitas ini bagi wajib pajak (WP) tertentu sedangkan di sisi lain harus berlaku adil kepada WP lainnya yang selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Perlukah Tax Amnesty

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya ketentuan pengampunan pajak atas dana yang disimpan di luar negeri, sehingga seandainya pemilik dana (modal) kembali ke Indonesia dengan membawa dana tersebut, kemungkinannya mereka akan dikenakan penalti yang berakibat akan berkurang jumlahnya.

Ada indikasi dana tersebut diduga belum dikenakan pajak di Indonesia. Ataupun belum dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam SPT Tahunannya, karena dana itu sebagian besar masuk dalam rekening pribadinya di luar negeri. Seandainya dana tersebut disimpan di Indonesia dan dikenakan pajak atas bunga atau PPh Pasal 23 sebesar 20%, tentunya sangat berat bagi si pengusaha bila membandingkannya dengan Singapura yang hanya mengenakan tarif 5%.

Sebagai pembanding seimbang dalam pembahasan materi pengampunan pajak, saat ini pemerintah mengambil konsep dari hasil studi banding ke Afrika Selatan maupun masukan dari kalangan pengusaha sebagaimana yang diajukan Kadin, yaitu agar dikenakan tarif pengampunan pajak sebesar 5% atas dana yang belum dilaporkan di Indonesia. Semua usulan itu masih perlu dikaji mendalam.

Karena difinisi atau filosofi dari pemberian pengampunan pajak dasarnya hanya diberlakukan kepada "orang pribadi" dan bukan untuk korporasi atau perusahaan. Juga hanya diberikan pada penghasilan yang belum dilaporkan di Indonesia, tidak termasuk obyek dari withholding tax dan PPN karena merupakan penghasilan bagi pihak ketiga. Maka dana tersebut harus dipilah dulu yang mana merupakan rekening pribadi dan yang dari rekening perusahaan.

Bila sudah dapat dikatagorikan berasal dari rekening pribadi, maka dana yang masuk itu dapat dikenakan tarif 5% (misalnya, menggunakan tarif minimal atau lebih), sehingga masih ada selisih 1%-2% yang berasal dari bunga yang akan diperoleh di Indonesia. Bila melihat cara perhitungan ini sekilas sangat mudah dan sederhana sekali, sehingga orang pribadi yang punya rekening di luar negeri tidak perlu takut lagi membawa dananya ke Indonesia.

Hal ini dapat dikecualikan dengan asumsi bahwa yang bersangkutan (WP) tidak sedang terlibat masalah pidana (baik perbankan maupun perpajakan) dengan aparat hukum di Indonesia. Dan masa cut off berlakunya pengampunan pajak ini harus jelas, yaitu untuk sekitar 3 bulan atau 6 bulan tanpa ada perpanjangan waktu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan (loopholes) dan adanya kepastian hukum bagi pemerintah.

Perlu juga dipahami bahwa tujuan pemberian amnesty, harus lebih berorientasi pada (1) kewajiban bagi seluruh WNI agar patuh terhadap ketentuan exchange control (lalu lintas devisa) dan masalah-masalah perpajakan; (2) memberi kewenangan bagi pemerintah (misal, melalui Ditjen Pajak) dan Bank Indonesia untuk mengawasi secara detail assets (dana) milik WNI yang berada di luar negeri; (3) memfasilitasi pengembalian dana dana yang berada di luar negeri agar dapat cepat kembali ke Indonesia; dan (4) meningkatkan penerimaan pajak di masa yang datang disamping meningkatkan tax compliance dari WP.

Perlu sinkronisasi

Adanya perbedaan rencana pengenaan tarif pengampunan antara Kadin yang menginginkan tarif 5% dan pemerintah 20%, membuat rencana ini menjadi molor. Sedangkan di satu sisi Ditjen Pajak saat ini masih harus melakukan sinkronisasi dengan peraturan lainnya, seperti UU Perpajakan (termasuk dengan RUU Perpajakan yang baru), UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Anti Korupsi lainnya.

Jangan sampai bila UU pengampunan pajak diberlakukan akan menimbulkan masalah, sehingga dana yang diparkir di luar negeri tersebut tetap harus jelas asalnya. Bila tidak, dikhawatirkan nantinya tetap akan terbawa dengan berbagai kasus yang menyangkut pidana, seperti perbankan, KKN, dsbnya yang membutuhkan waktu lama dalam proses peradilannya.

Pemberian fasilitas pengampunan ini tetap harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan kriminal, seperti praktik money laundering, narkoba, illegal lodging, illegal fishing, hasil KKN, dsbnya.

Apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak tepat, dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya tax compliance atau berdampak pada WP yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kita tidak semata-mata berpikir adanya pengampunan pajak akan menciptakan potensi penerimaan pajak yang besar bagi pemerintah, tetapi perlu juga dipikirkan beberapa aspek lainnya yang tidak terlihat (abstract) saat pembuatannya.

Agar rencana repatriasi modal melalui fasilitas pengampunan pajak dapat berhasil, perlu diperhatikan, antara lain (1) persiapan serius secara legal dari otoritas perpajakan dalam mensosialisasikan program pengampunan ini, (2) masyarakat/WP harus mempercayai penuh integritas institusi perpajakan di Indonesia, dan (3) ruang lingkup (scope) pengampunan perlu dibatasi hanya pada pengakuan assets (dana) WP yang berada di luar negeri, juga transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa. Terutama kepada mereka yang memiliki asset di luar negeri namun belum membayar pajaknya di masa lalu.

Faktor penunjang dari keberhasilan program ini akan memperluas tax base yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa datang. Khusus untuk subjek pajak dibatasi hanya bagi WNI yang merupakan "orang pribadi" atau "fasilitator yang memiliki usaha pribadi", namun memiliki assets di luar negeri yang melanggar peraturan lalu lintas devisa, termasuk juga orang pribadi yang memperoleh harta warisan (deceased estate) atau berupa dana trust yang disimpan di luar negeri namun belum dikenakan pajak di Indonesia.

Oleh Harry Yusuf A. Laksana
Praktisi perpajakan & mahasiswa S3 Program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran

Bisnis Indonesia / Senin, 11 Juli 2005

No comments:

Google
Google Groups
Forum Melilea Indonesia
Visit this group
Share on Facebook
Kata-kata Hikmah..! Jelang Pemilu, Jangan Golput ! Di Pemilu 2009